PEMINAT MUSIK DANGDUT TIDAK JADI KECEWA, TPI PUN BERSORAK.

PEMINAT MUSIK DANGDUT TIDAK JADI KECEWA, TPI PUN BERSORAK.

Kasus yang sedang diangkat akhir-akhir ini adalah kasus mengenai Bank Century, Fenomena Bunuh Diri, Kasus Pembunuhan Nasrudin dan Pailitnya TPI. Dalam tulisan kali ini, saya akan membahas mengenai kepailitan yang dialami oleh TPI. Dalam artikel berjudul ”TPI PAILIT” yang dikutip dari Batampos.co.id dijelaskan sebagai berikut :
BATAMPOS ONLINE – Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) mendapat pukulan berat pada 14 Oktober 2009. Atas permohonan Crown Capital Global Limited (CCGL), televisi yang kini bernaung di bawah MNC Group itu dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Kuasa hukum TPI Marx Andryan mengaku gusar karena berbagai penjelasan dan bukti yang dia kemukakan di hadapan sidang tidak diperhitungkan oleh majelis hakim. Termasuk di antaranya, berbagai kejanggalan yang sangat kentara dalam gugatan CCGL.

Salah satu kejanggalan tersebut adalah laporan keuangan TPI pada 1996. Marx mengatakan, dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa pemilik lama pernah menerbitkan bond (surat utang, Red) terhadap perusahaan bernama PT Benmal. Belakangan diketahui bahwa salah satu pemegang sahamnya adalah pemilik lama atau Presdir TPI kala itu, yakni Siti Hardiyanti Rukmana alias Mbak Tutut.

“Bagaimana mungkin sebuah perusahaan menerbitkan bond ke dirinya sendiri. Ini menunjukkan sangat banyak rekayasa dalam. Banyak perusahaan tidak jelas digandeng pemilik lama TPI untuk membuat TPI seolah-olah masih memiliki utang,” ujarnya saat dihubungi kemarin (16/10).

Marx juga menuding Putusan pailit yang dijatuhkan majelis hakim hanya didasarkan melalui pembuktian sederhana. Dalam putusan perkara No. 52/Pailit/2009/PN.NIAGA.JKT.PST, majelis hakim menilai Crown Capital Global Limited (CCGL) terbukti sebagai kreditur dari TPI karena memiliki Subordinated Bones Purchase Agreement (obligasi) senilai 53 juta dolar AS. Obligasi itu diterbitkan pada 24 Desember 1996 dan jatuh tempo pada 24 Desember 2006.

Versi Marx, kasus itu bermula ketika pada 1993 ditandatangani perjanjian utang piutang antara TPI dengan Brunei Investment Agency (BIA) sebesar 50 juta dolar AS. Marx mengatakan, atas instruksi pemilik lama, yakni Mbak Tutut, dana dari BIA tidak ditransfer ke rekening TPI, tapi ke rekening pribadi pemilik lama.

Marx menuturkan, pada 1996, TPI yang masih dipegang Mbak Tutut mengeluarkan subordinated bond (sub bond) sebesar USD 53 juta. “Utang dalam bentuk subordinated bond tersebut dibuat sebagai rekayasa untuk mengelabui publik atas pinjaman dari BIA,” katanya.

Marx menjelaskan, rekayasa terjadi karena ditemukan fakta bahwa uang dari Peregrine Fixed Income Ltd masuk ke rekening TPI pada 26 Desember 1996. Namun, selang sehari, tepatnya 27 Desember 1996, uang tersebut langsung ditransfer kembali ke rekening Peregrine Fixed Income Ltd. ”Setelah utang-utang itu dilunasi oleh manajemen baru TPI, dokumen-dokumen asli sub bond masih disimpan pemilik lama yang kemudian diduga diambil secara tidak sah oleh orang bernama Shadik Wahono,” terang Marx.

Selanjutnya, dokumen Sub Bond itu diperjualbelikan oleh pemilik lama dari Filago Ltd kepada Crown Capital Global Limited (CCGL) tertanggal 27 Desember 2004. Menurut Marx, itu membuktikan bahwa dokumen asli sub bond yang diambil oleh pemilik lama telah diperjualbelikan. “Filago adalah perusahaan yang beralamat di Wijaya Graha Puri Blok A No 3-4 Jalan Wijaya 2 Jakarta Selatan. Ternyata setelah dicek, kantor ini adalah milik sah pemilik lama,” jelasnya.

Marx menegaskan, transaksi jual beli sub bond antara Filago Ltd dengan CCGL hanya menggunakan promissory note (surat perjanjian utang) sehingga tidak ada proses pembayaran. Bahkan, semua transaksi pengalihan Sub Bond tidak pernah diketahui dan dilaporkan ke TPI sebagaimana ketentuan syarat pengalihan Sub Bond. ”Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa transaksi tersebut adalah ilegal,” ungkapnya.

Dia menambahkan, berdasar RUPS TPI pada 21 Juli 2006, PT Media Nusantara Citra (MNC) menjadi pemegang saham TPI terbesar yakni 75 persen. Dalam laporan keuangan TPI juga tidak pernah tercatat utang TPI dalam bentuk Sub Bond senilai USD 53 juta. Dan berdasar hasil audit laporan keuangan TPI yang dilakukan kantor akuntan publik, dipastikan bahwa dalam neraca TPI 2007 dan 2008 tidak tercatat adanya kreditor maupun tagihan dari CCGL.

“Seharusnya utang-utang obligasi jangka panjang tercatat di dalam pembukuan. Bahkan, pada 2007, MNC sebagai pemilik saham 75 persen di TPI mencatatkan diri sebagai perusahaan terbuka dengan nama PT MNC Tbk,” katanya.

Untuk menjadi, lanjutnya, perusahaan terbuka harus melalui pemeriksaan yang sangat ketat dan teliti, baik menyangkut keuangan maupun non keuangan oleh lembaga terkait swasta maupun pemerintah. ”Dalam proses ini juga tidak ditemukan adanya utang TPI dalam bentuk sub bond senilai 53 juta dolar AS. Kan aneh jika 17 September 2009 TPI digugat pailit oleh CCGL yang mengaku sebagai pemilik Sub Bond senilai 53 juta dolar AS,” ungkapnya. ”Yang jelas kami akan berjuang agar jangan sampai putusan ini menjadi preseden buruk, terutama untuk perusahaan milik masyarakat,” imbuhnya.

Marx juga mengaku telah memiliki bukti-bukti lain untuk menyatakan jika utang TPI telah lunas. ”Kami akan usahakan bukti pelunasan utang melalui bukti transfer melalui bank BNI pada 23 Desember 1996 yang tak dimasukkan dalam pertimbangan putusan hakim. Semoga diperhatikan dalam kasasi,” tegasnya.

Sementara itu, kuasa hukum CCGL Ibrahim Senen mengaku optimistis bisa membuktikan bahwa pihaknya memiliki piutang senilai 53 juta dolar AS pada TPI. “Yang jelas kami punya bukti jika utang itu belum pernah dilunasi. Mereka pun tak bisa membuktikan jika utang itu pernah dibayar,” tegasnya.

Dia juga menilai ada keanehan pada peryataan pihak TPI yang mengklaim utang telah lunas karena telah dibayar lewat BNI pada 27 Desember 1996. Sebab, utang masih dicatatkan dalam laporan keuangan periode 1996-2006. ”Jangan tanya ke saya mengapa tiba-tiba dalam laporan keuangan pada 2007-2008 utang tersebut menghilang,” jelasnya.

Menurutnya, memang ada pembayaran utang, tetapi kepada Peregrine Fixed Income Limited yang tak terkait dengan CCGL. (luq/bay/fat/jpnn)
Dalam artikel ini kesalahan-kesalahan yang dibuat dilakukan oleh pemilik lama yang menerbitkan bond ke perusahaannya sendiri dan banyak perusahaan tidak jelas yang digandeng pemilik lama TPI untuk membuat TPI seolah-olah masih memiliki utang. Dalam artikel tersebut juga dinyatakan bahwa TPI meiliki utang kepada CCGL karena transaksi jualbeli surat utang tersebut dilakukan oleh pemilik lama dari Filago Ltd kepada Crown Capital Global Limited (CCGL) tertanggal 27 Desember 2004.

Selain itu, ada juga menurut artikel lain yang saya temukan berjudul TPI Pailit Gara-gara “Markus” dikutip dari Kompas.com berisi sebagai berikut :
JAKARTA, KOMPAS.com–Direktur Utama PT Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) Sang Nyoman Suwisma, Senin, menyatakan dugaannya bahwa pemailitan perusahaannya adalah hasil permainan makelar kasus (markus).
“Sejak awal aroma adanya peran “markus” yang menunggangi kasus pemailitan TPI ini sudah dirasakan pihak manajemen TPI, mulai dari putusan pailit oleh Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat hingga masalah profesionalisme kurator,” katanya kepada wartawan di Jakarta, Senin.
Kasus berawal dari 14 Oktobeer 2009 saat majelis hakim Pengadilan Niaga Jakarta yang dipimpin Maryana, memutus pailit PT TPI, setelah permohonan pailit yang diajukan Crown Capital Global Limited (CCGL).
Untuk itu, manajemen TPI telah melaporkan para hakim tersebut ke Komisi Yudisial (KY) karena dianggap ada beberapa kejanggalan saat majelis hakim memutuskan perkara pailit TPI.
“Kami sudah melaporkan ke KY Senin lalu,” katanya.
Ia menjelaskan salah satu kejanggalan dalam putusan tersebut, yakni, Asian Venture Limited (AVL) yang sudah tidak memiliki tagihan kepada APL.
“Tetapi tetap saja (usulan pailit itu) diterima majelis hakim di Pengadilan Niaga pimpinan Maryana sebagai salah satu kreditor. Begitu rumitnya masalah utang TPI, tetapi dianggap oleh Majelis Hakim sebagai permasalahan utang yang sederhana, sehingga masuk dalam ranah Pengadilan Niaga untuk pailit,” katanya.
Kejanggalan lainnya, adalah terburu-burunya majelis hakim memutuskan di mana pihak pemailit (CCGL) memberikan datanya diakhir-akhir persidangan, sementara pihak TPI tidak diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan atas bukti baru yang diberikan.
“Selain itu, sebelumnya manajemen pun meminta sekaligus mengajukan permohonan ke hakim pengawas untuk mengganti para kurator yang bertugas saat ini (William Edward Daniel dan Safitri Hariyani) pada 6 November 2009.
Sayangnya, entah kenapa hingga saat ini belum ada keputusan ihwal penggantian kurator itu sebab permintaan penggantian kurator merupakan hak debitor,” katanya.
Kasus tersebut berawal pada 1993 saat ditandatanganinya perjanjian utang piutang antara TPI dengan Brunei Investment Agency (BIA) sebesar 50 juta dollar AS.
Setelah utang itu dilunasi TPI, aroma konpirasi mulai tercium, pada 2004 diketahui bahwa dokumen surat utang yang sudah dilunasi TPI ternyata diperjualbelikan dari Filago Ltd kepada Crown Capital Global Limite (CCGL) tertanggal 27 Desember 2004.
Majelis hakim kemudian memutus pailit PT TPI pada 14 Oktober 2009 atas permohonan Crown Capital Global Limited (CCGL).
Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa TPI mencium banyak kejanggalan atas kasus ini. Contohnya kejanggalan sikap majelis hakim dalam memutuskan perkara pailit TPI, kejanggalan dimana Asian Venture Limited (AVL) yang sudah tidak memiliki tagihan kepada APL masih dianggap sebagai kreditor, Kejanggalan lainnya, adalah terburu-burunya majelis hakim memutuskan di mana pihak pemailit (CCGL) memberikan datanya diakhir-akhir persidangan, sementara pihak TPI tidak diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan atas bukti baru yang diberikan.Kejanggalan-kejanggalan tersebut semakin tercium pada tahun 2004 dimana dokumen surat utang yang sudah dilunasi TPI diperjualbelikan kepada CCGL. Akibatnya majelis hukum memutuskan pailit PT TPI pada tanggal 14 Oktober 2009 atas permohonan CCGL.
Akhirnya ada keputusan dimana Mahkamah Agung menolak Pailitnya TPI seperti yang tercantum dalam artikel berjudul ”MA Batalkan TPI Pailit” yang dikutip dari kompas.com, artikel tersebut berisi sebagai berikut :
JAKARTA, KOMPAS.com — Mahkamah Agung membatalkan putusan pailit terhadap PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia yang dijatuhkan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, September lalu. MA, Selasa (15/12/2009), menilai putusan pailit yang dijatuhkan pengadilan tingkat pertama tak sederhana.
Menurut Juru Bicara MA Hatta Ali, putusan itu diambil majelis kasasi yang diketuai Abdul Kadir Mappong. Hakim anggota Zaharudin Utama dan Hatta Ali.
Dalam putusannya, ujar Hatta, syarat sederhana seperti yang diminta UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang tak terpenuhi. Ada bukti yang dilihat secara tak sederhana dalam laporan keuangan tahunan perusahaan. Kasus itu rumit sehingga membutuhkan ketelitian.
TPI dimohonkan pailit oleh Crown Capital Global Limited, yang memegang obligasi TPI senilai 53 juta dollar Amerika Serikat. Obligasi yang diterbitkan 24 Desember 1996 itu jatuh tempo pada 24 Desember 2006. Namun, hingga tanggal jatuh tempo TPI dinilai belum melunasi utang itu. Crown Capital Global Limited mengajukan pailit dan dikabulkan Pengadilan Niaga pada 14 Oktober lalu.
Kuasa hukum TPI, Hotman Paris Hutapea dan Max Adryan, di Jakarta, Selasa, mengatakan, dengan putusan MA, TPI dapat bersiaran lagi dengan tenang. TPI tak pailit. Perkara pailit TPI menyangkut hidup orang banyak.
Sebaliknya, kuasa hukum Crown Capital, Ibrahim Senen, belum bisa menyikapi putusan MA. Dia masih menanti salinan putusan kasasi itu dan akan mempelajarinya. Akan tetapi, bisa saja kliennya mengajukan gugatan perdata, pidana, atau peninjauan kembali (PK).
Menurut Hotman, perkara kepailitan terhadap TPI tak sederhana karena surat berharga yang diajukan ternyata dimiliki perusahaan yang sudah lama mati. Pemohon juga terafiliasi dengan pemilik lama TPI sehingga perkaranya tidak sederhana.
Adryan menuturkan, dengan putusan itu, TPI berjalan normal kembali. Kurator yang ditunjuk pengadilan untuk mengambil alih TPI pun diberhentikan sesuai dengan hukum. (ANA/TRA)
Dalam artikel tersebut dinyatakan bahwa Mahkamah Agung menolak Pailitnya TPI, jadi TPI tetap bisa mengudara seperti biasanya. Keputusan ini disambut gembira oleh seluruh karyawan PT TPI dan segera mengadakan syukuran sederhana untuk merayakannya. Dengan adanya keputusan ini, karyawan TPI juga tidak terancam dalam melakukan pekerjaannya, mereka bebas berkreatifitas untuk memuaskan konsumen dengan sajian-sajian yang lebih menarik lagi. Mereka pun berjanji kepada seluruh pemirsa setia TPI, akan meningkatkan kualitas siaran mereka, program-program hiburannya dan unsur pendidikan serta program berita yang semakin aktual. Selama ini, TPI selalu terkenal dengan pagelaran musik dangdutnya yang juga banyak peminatnya, jadi dengan adanya keputusan bahwa TPI tidak jadi pailit, maka peminat musik dangdut tidak perlu khawatir dan kecewa karena TPI tetap akan menyelenggarakan musik dangdut yang sudah digandrungi oleh banyak kalangan ini dengan kemasan yang lebih meriah dan berkualitas.

Dituduh Gunakan Harta Pailit, Direksi TPI Dilaporkan Kurator
JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Utama PT TPI Sang Nyoman S dan Direktur Keuangan Ruby Panjaitan dilaporkan ke Mabes Polri atas dugaan tindak pidana dalam kasus pailit TPI. Mereka dituduh menggunakan harta pailit tanpa seizin kurator sehingga merugikan kreditor.
“Saya ditunjuk oleh tim kurator TPI dalam pailit, melaporkan adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Direksi TPI dalam pailit,” ucap kuasa hukum tim kurator, Andrey U Sitanggang, seusai memberikan laporan, Jumat (20/11).
Andrey menjelaskan, direksi selaku kreditor telah menggunakan harta pailit sekitar Rp 30 miliar tanpa sepengetahuan dan izin dari tim kurator. Padahal, berdasarkan UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, direksi atau kreditor tidak lagi memiliki kewenangan saat perusahaan dinyatakan pailit oleh pengadilan. “Jumlah sementara dari dokumen yang kita dapat dari dua rekening saja sekitar Rp 30 miliar (dana yang dipakai). Sama sekali tidak ada pemberitahuan dan tidak ada izin dari kurator,” kata dia.
“Perusahaan diharapkan berjalan dengan baik. Klien kita berharap bisa dapat dukungan bersama-sama sehingga TPI bisa tetap dipertahankan. Tetapi jangan lupa dengan kewajiban dari kurator untuk mengamankan seluruh harta pailit,” tambah dia.
Seperti diberitakan, TPI dinyatakan pailit atas gugatan yang dilayangkan PT Crown Capital Global Limited. Dalam putusan, TPI terbukti memiliki utang yang telah jatuh tempo ke pihak Crown Capital sebesar 53 juta dollar AS. Atas putusan tersebut TPI mengajukan kasasi.
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/xml/2009/11/20/18394268/Dituduh.Gunakan.Harta.Pailit..Direksi.TPI.Dilaporkan.Kurator

Tentang uwiiii

suka baca novel dan suka segala sesuatu yang humoris. Ga usah terlalu serius lah tapi adakalanya keseriusan dibutuhkan dalam menghadapi sesuatu.
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s